Pemkot Bekasi Siapkan Sejumlah Kebijakan Atasi Defisit APBD

Defisit anggaran sering terjadi pada keuangan daerah. Selama angkanya tidak melebihi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Defisit APBD belum tergolong membahayakan keuangan daerah. Justru yang harus menjadi perhatian utama bagaimana neraca keuangan daerah tetap seimbang.

Menurut Kabid Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Marlina Lucianawati, Perkembangan defisit pada APBD selalu menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Bappeda selalu memantau perkembangan defisit dan mempersiapkan beberapa kebijakan agar defisit tetap terkendali. Konsentrasi Bappeda bagaimana defisit tetap terkendali sehingga tidak mengganggu anggaran keuangan daerah tahun 2017.

Marlina mengatakan beberapa kebijakan telah disiapkan oleh Bappeda agar defisit tetap terjaga dengan baik. Setidaknya ada tiga instrumen kebijakan yang menjadi opsi dalam mengatasi defisit anggaran. Pertama, revisi atas pendapatan pada APBD 2017. Setiap pos pendapatan daerah akan dilakukan telaah, mulai dari target dan proyeksi. Jika masih ada pos pendapatan yang memungkinkan ditambah target capaiannya maka ini menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Sebelum itu dilakukan, Bappeda akan melakukan kajian dengan Bapenda Kota Bekasi. Jika pendapatan bisa direvisi dengan menambahkan pendapatan, tentu bisa menjadi solusi atas defisit anggaran 2017

Kebijakan kedua, rasionalisasi anggaran. Pada saat anggaran perubahan BAPPEDA akan melakukan rasionalisasi anggaran yang dinilai belum mendesak, kegiatan yang daya ungkitnya rendah terhadap capaian RPJMD, kegiatan yang setelah dikaji sulit terealisasi tahun ini, pemangkasan pembiayaan tidak langsung dan sejumlah penghematan.

Kebijakan Ketiga, melakukan pinjaman daerah. Instrumen pinjaman daerah ini dimungkinkan oleh undang-undang. Untuk membiayai pembangunan, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan pinjaman. Tentu untuk mendapatkan pinjaman daerah harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Untuk kebijakan pinjaman daerah, harus melalui persetujuan legislatif dan Kementerian Dalam Negeri.

Bappeda Kota Bekasi akan melakukan kajian, instrumen mana yang akan dipilih dalam mengatasi defisit anggaran. Akan dipertimbangkan dampak baik buruknya. Dan mempertimbangkan mana yang paling kecil dampak negatifnya bagi keuangan daerah.

Sejauh ini kata Marlina yang menjadi perhatian adalah opsi pertama dan kedua. Revisi atas pendapatan daerah dan rasionalisasi anggaran daerah.

By | 2017-07-28T08:59:30+00:00 Juli 28th, 2017|Berita, Siaran Pers|0 Comments

Leave A Comment

Creampie